aset daerah. Permasalahan Kurang Optimalnya Manajemen. aset daerah

diketahui bahwa 1) Penatausahaan aset daerah yang dilakukan oleh BPKD Kabupaten Ciamis pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No. 1. Apabila proses perencanaan dilakukan dengan baik, maka tingkat pelayanan yang diberikan dapat lebih tinggi sekaligus dapat mewujudkan pengelolaan aset yang. Based on this results. Masalah Manajemen aset daerah merupakan suatu proses yang sistematis dan terstrukturyang mencakup seluruh siklus hidup aset. Kemala, S. 06 Tahun 2006 adalah tidak sekedar administrative semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset negara, dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas dansebagainya, dhi didapatkan pemenang lelang aset daerah) kemudian dilakukan pemindahtanganan kepada masyarakat. 2 Rumusan Masalah Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan terdahulu, maka penulis merumuskan permasalahannya adalah 1. Bimtek/Diklat Petunjuk Teknis Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penilaian, dan Penatausahaan Aset Barang Milik Daerah/Negara. Selama proses penelitian, penulis mendapat banyak pengalaman dan pengetahuan baru baik dari dosen. TIPS atau STRATEGI OPTIMAL Agar bisa mengoptimalkan dalam pengelolaan kekayaan aset yang dimiliki suatu daerah, ada beberapa tips yang perlu. Pemerintah Daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan. dan pengendalian aset Pemerintah Daerah adalah dengan pengembangan SIMA (Sistem Informasi Manajemen Aset). 2. Sos, Selaku Sub. Selain mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun. Defenisi Aset Daerah Pengertian Asset atau Aset (dengan satu s) yang telah diindonesiakan secara umum adalah barang (thing) atau sesuatu barang (anything) yang mempunyai (Yusuf, 2010:28): 1. Efektivitas Pengamanan A set dalam Mewujudkan Akuntabilitas di Pemerintah Kota Surat Lamaran ditujukan kepada Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Cilacap u. saat membuka Sosialisasi Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemko Medan, Kamis (10/3) di Hotel. Kaltim. Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis danKegiatan pemanfaatan milik daerah adalah memperdayakan aset atau barang yang tidak terpakai agar bisa berguna atau terpakai sehingga fungsi dari barang tersebut tidak hilang karena tidak terpakai, dan barang tersebut masih dalam keadaan layak pakai. Kampus Bahu, Manado, 95115, IndonesiaSetidaknya dalam 10 studi terkait analisis/evaluasi penerapan akuntansi aset tetap oleh entitas pelaporan pemerintah pusat dan daerah yang dihimpun penulis, sebagian besar sudah sesuai dengan PSAP No. Aset daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun yang dikuasai pemerintah daerah, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, misalnya sumbangan, hadiah, donasi, wakaf, hibah, swadaya, kewajiban pihak ketiga, dan sebagainya. Sulut di BPKAD Prov. Kunjungi BKAD untuk mengetahui lebih lanjut. Analisis Penggunaan, Penatausahaan, dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah di Pemerintahan Kota Tomohon. 2017 •. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman TeknisSeremoni, Penandatanganan Penyerahan Hibah BMD Milik Pemprov Kepada Badan Kegawaian Negara. Assosiation of Certificated Fraud Examiner (ACFE) mempublikasikan jenis-jenis kecurangan ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu korupsi, penyelewengan aset, dan rekayasa laporan keuangan. Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. Badan Pengelolaan Keuangan. Sejarah Singkat. Pengelolaan aset daerah bukan merupakan pekerjaan yang mudah. daerah di lingkungan Pemda Gorontalo Utara, yang. KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI IMPLEMENTASI TRANSAKSI NONTUNAI DAN PENGGUNAAN PERDANA KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH 0 16:39:36, 21 Jul 2023 - Oleh : raran Pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Transaksi Nontunai. Didalam berbagai aturan-aturan yang dapat dijadikan acuan baik Permendagri No 7 tahun 2007, Undang-Undang No. PERMENDAGRI No. Febriana E N, Jayus, Indrayati R, ‘Pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah’ (2017) 4 (2) Jurnal Lentera Hukum. dan Aset Daerah ditetapkan pada tanggal 24 Desember 2014. pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Serang. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang anggaran, belanja. Pengelolaan Aset Daerah perlu diganti; b. riswan sentosa kepala bidang pembinaan dan sengketa aset. VIDEO - Evaluasi Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, BPKAD Gelar Rapat Koordinasi Triwulan II TA 2023. 34 Pati dan mulai beroperasi pada tanggal 29 Maret 2009, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan(BPAD, Jakarta) Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta melakukan sosialisasi atas sistem pensertifikatan aset tanah kepada seluruh Perangkat Daerah dan Unit Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. dan aset daerah Kabupaten Bima, yang telah memberikan petujuk dan informasi dalam pelaksanaan penelitian. Pengelolaan aset negara/daerah dalam pengertian yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) dan Ayat (2) PP No. aset dari tangan Pemerintah daerah. Berlaku. Bupati Sidoarjo Pihak. Sejalan dengan kebijakan dan tujuan pemanfaatan aset negara, pelaksanaan sewa BMN/D harus berpedoman pada kebijakan dan tujuan pengelolaan BMN/D. Pemerintah Daerah perlu menyiapkan instrumen yang tepat untuk melakukan pengelolaan aset daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efesien dan efektif mulai dari tahap perencanaan, pendistribusian dan pemanfaatan serta pengawasannya. Ada beberapa jenis aset yang dikelola daerah, seperti properti, tanah, peralatan, mesin, jalan, irigasi, fasilitas publik, maupun jenis aset lainnya. BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH Pelaporan merupakan sistem informasi yang dapat digunakan dalam melakukan penyajian dan pencetakan laporan pada lingkup BPAD yang terintegrasi dan dapat tersaji secara aktual. 5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya merupakan Badan yang bertugas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Surabaya serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Walikota Surabaya. A. pemindahtanganan atas barang milik; d. Si. I-II. View WebsitePengelola Keuangan dan Aset Daerah khususnya dan Pemerintah Kota Malang pada umumnya. 3K views • 44 slides Paparan Pengelolaan BMD template. Agustri S, ‘Aplikasi Manajemen Aset Perangkat Produksi Berbasis Web: Studi Kasus PT. Buku Inventaris Kurang dari 300. id, GORONTALO Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Husin Halidi menuturkan, saat ini terbit peraturan baru mengenai pengelolaan keuangan daerah yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020, tentang pedoman teknis pengelolaan. aset daerah, perubahan status hukum, dan pengendalian aset daerah. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. ireni sekretaris bpad. Menyediakan database mengenai kondisi di daerah yang terpadu baik dari aspek keuangan, aset daerah, kinerja daerah, kepegawaian/aparatur daerah maupun pelayanan publik yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja instansi pemerintah daerah, 4. Pengelolaan aset tetap daerah milik Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar dalam melakukan koordinasi pengelolaan aset tetap daerah yang ditinjau dari akuntabilitas kinerja belum. Jakarta, CNBC Indonesia - Nilai aset kawasan Gelora Bung Karno (GBK) jadi yang terbesar bagi aset pemerintah pusat atau negara di kawasan DKI Jakarta. mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Subbidang Penatausahaan Aset, Subbidang Pemanfaatan Aset, dan Subbidang Pengamanan dan Pemindahtanganan Aset. Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 1. pembinaan dan pengendalian pelayanan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah; 4. com Khairani PNS DPKKAD Pemerintah Kota Tanjung Balai Abstrak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset merupakan satuan kerja perangkat. 471. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan. Manajemen aset adalah metode yang digunakan untuk mengatur aset sejak diperoleh sampai masa berakhirnya penggunaan aset. Sistem yang mengatur alur proses aset lancar berupa barang atau perlengkapan pendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta . Rasyid Probo. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyelenggarakan fungsi : Perumusan kenijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yaitu penganggaran, belanja, akuntansi dan verifikasi serta aset daerah. Aset daerah merupakan sumberdaya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. 136 > 1. 13 1. Setiap tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selalu ada belanja modalnya. Aset daerah banyak macamnya dan menurut peraturan pemerintah, asset pemerintah termasuk asset daerah terdiri atas 6 golongan serta asset lainnya. Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Aset Daerah; Mengingat 1. Apa saja persoalan yang menjadi perhatian dalam rangka manajemen aset yang lebih baik berdasarkan praktek di dalam dan luar negeri, penelitian yang sudah ada, dan peran. 6 tahun 2006 belum ada klasifikasi-klasifikasi khusus yang mengatur tentang jenis-jenis Aset Daerah/Barang milik daerah, sehingga penerapan aturan/tata cara pengelolaan dalam pengelolaan Aset Daerah/barang milik daerah tersebut masih. BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Jakarta, 12 April 2023 Yth. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang. Pengelolaan Aset Daerah / V@lid Aset; Kontak Kami. Sebab, sebuah bisnis yang dibangun harus sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan maksimal. Unduh Produk Hukum. Esensi utama adalah terpenuhinya asas efisiensi di mana pengelolaan aset milik daerah diarahkan agar sesuai dengan batasan- batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah secara. Tujuan dari pelatihan Bimtek Aset Daerah adalah : Optimalisasi peran dan fungsi SKPD dalam mengimplementasikan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah di bidang Aset Daerah. Lokasi. Landasan Teor. Pengertian Aset – Perlu diketahui bahwa bisnis bukan hanya tentang modal saja. Tulisan ini hendak mempreskripsi hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan baik oleh Pemerintah Daerah maupun Yayasan dalam melakukan ruislag. aset daerah. mengambil judul Skripsi “ Evaluasi Pengelolaan dan Pengklasifikasian Aset Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan”. Info Jadwal Bimtek Nasional – Bimtek Aset Daerah Dan Barang Milik Daerah. perencanaan,pengadaan,penggunaan atau pemanfaatan,pengamanan,pemeliharaan,dan. Buku Inventaris. Secara singkat, berikut pengertian dan implikasi kedua sumber aset ini: 1. Apakah pengelolaan penambahan dan pengurangan aset daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang telah sesuai dengan. , Made, A. Pemerintah Daerah perlu menyiapkan instrumen yang tepat untuk melakukan pengelolaan aset daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efesien dan efektif mulai dari tahap perencanaan, pendistribusian dan pemanfaatan serta pengawasannya. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten SIdoarjo Mengingat : 1. Sebelumnya, dua tahun yang lalu gempa juga terjadi di belahan bumi Sumatera. Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus benar-benar memperhatikan sisa waktu. Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; PERMENDAGRI No. A. . Menurut Badan. Pejabat Penatausahaan barang pada pengelola barang, mempunyai wewenang dan tanggungjawab: 1) membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan BMD. optimalisasi pendapatan asli daerah, 3. 3. U. PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH iv Buku Ini Disusun Berdasarkan Pengalaman Implementasi Pembentukan Organisasi Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh. aset daerah tersebut telah diatur oleh Pemerintah dalam regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. n. Analisis Visi, Misi dan SWOT pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Bekasi. ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP DAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH PADA BADA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG. daerah, baik yang dimiliki maupun yang . Permendagri ini. Abstract:  The Effectiveness of the Local Assets†(Study About the Management of Fixed Asset (Land) in Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), the City Government of Malang), it purposed to find out the effectiveness of the management of fixed local assets (land) area which is managed by Badan Pengelolaan. Rekonstruksi RPJMN 2015-2019 Terhadap RPJMD 2013-2018 Pemerintah Kota Bekasi. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL PEGAWAI NEGERI SIPIL 1. Penatausahaan aset daerah. dan Aset daerah perlu mendata aset tanah secara lengkap dan akurat untuk mempercepat proses sertifikasi Kata kunci: Optimalisasi,,Keuangan,Pemanfatan, Aset Tanah,Pendapatan Asli Daerah PENDAHULUAN (15-20%) 1. Mengingat : 1. BPAD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Selain itu, Kantor KUA Kecamatan. 1 Wates, Telp: (0274) 773221 Fax (0274) 773221 Email: bkad@kulonprogokab. Barang Milik Daerah merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang digunakan atau dimanfaatkan untuk menunjang berjalannya tugas dan fungsi dari masing-masing instansi pemerintah. Klasifikasi. Kata kunci: pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan aset daerah Pendahuluan Negara Republik Indonesia sebagai Negara Peran kepala daerah sangat penting untuk mengembangkan potensi kekayaan daerah berdasarkan aset yang dimiliki oleh daerah tersebut, baik aset berwujud maupun tak berwujud. ialah semua kekayaan pemerintah . Badan Pendapatan dan Aset Daerah Prov. Karena itu, pemahaman akan. Mulai dari modal awal, pegawai yang diperlukan, dan tempat produksi atau toko. 2022. Pengertian Aset: Jenis, Klasifikasi, Contoh, dan Peranannya. The strategy to increase the PAD is built by a formulating action plan for accelerating it. 3. Memahami pengertian manajemen aset daerah 3. Kunker BKAD Prov. Sasaran Manajemen Aset Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Bahasa Indonesia. Badan Pengelolaan Aset Daerah berada dibawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah. p. pengelolaan aset daerah atas tanah milik pemerintah daerah belum berjalan secara baik. Telepon 031-5312144 Psw. Keuangan dan Aset Daerah merupakan salah satu instansi pemerintah yang berperan sebagai pengguna dan pemanfaat Barang Milik Daerah untuk menunjang keberlangsungan program kerja pemerintah yang telah ditetapkan. • BMD tercakup dalam aset lancar dan aset tetap Barang milik Daerah meliputi: • Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan • Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah; – Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; – Barang yang diperoleh sebagai. Sasaran strategis yang harus dicapai dalam kebijakan pengelolaan / pemanfaatan aset daerah antara lain : (1) Terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah baik Aset daerah merupakan sumber daya yang penting bagi pemerintah daerah karena aset atau barang daerah merupakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah. (2016). 1. Unit Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Surat Lamaran ditulis tangan, tinta warna hitam, berbahasa Indonesia, mencantumkan nomor HP dan ditandatangani. Oleh karena itu, dengan pengelolaan aset tetap yang baik, akan mendukung upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewujudkan good governance. Kom. Bidang Aset di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jember. Menurut Peraturan Presiden No. 4Penelitian Fisik terkait permohonan penjualan Barang Milik Daerah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 78). Bidang Aset mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan perencanaan program pengendalian dan pemberdayaan aset/BMD. Pengertian Barang Daerah • BMD merupakan bagian dari aset pemerintah Daerah yang berwujud. 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah. Sehingga dengan sistem e-laporan BMD, diharapkan dapat membantu penyajian data secara cepat dan akurat untuk menunjang. SIPKD . Zulkarnain Lubis, M. SK GUBERNUR DIY No. . Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Nomor 7 Sidanegara, Cilacap. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 645,099,475,742 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 2,704,873,800 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 14,102,414,453 Jumlah 661,906,763,995 Sidoarjo, 9 Februari 2021 Pihak Kedua, Pj. Golongan TanahPengertian Barang Daerah • BMD merupakan bagian dari aset pemerintah Daerah yang berwujud. Dalam pengelolaan aset. Aset daerah menurut PSAP (pernyataan standar akutansi pemerintah), ialah segala sumber daya ekonomi yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah sebagai dampak peristiwa masa lalu, serta diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk pemerintah maupun masyarakat pada masa yang akan datang. Pengelolaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh Menteri Keuangan. Ditetapkan di Jakarta. Penyerahan Aset Daerah Induk Terhadap Daerah Pemekaran Pengaturan mengenai penyerahan aset daerah induk terhadap daerah pemekaran terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan. idPemanfaatan Aset Daerah Peran Manajemen Aset dalam Pemberdayaan Ekonomi Daerah Pengelolaan Investasi Daerah partisipasi aktif 14 Memahami konsep pemanfaatan aset di Kawasan Perbatasan Mampu menjelaskan peranan PLBN sebagai pusat perekonomian selain keimigrasian Pemanfaatan Aset di. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara. Maka pada tahun 2015 BPKD berubah menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi DKI Jakarta. Untuk tercapainya tujuan mapping aset daerah ini kita melihat kepada maksud dari mapping itu sendiri, melihat kepada kedudukan dari aset itu yaitu : 1. Aset Daerah (BPKAD) di Kabupaten Kotwaringin Barat, yang menggantikan Badan Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) di daerah. Dalam penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah, Pemerintah. Sekretariat Anggaran Perbendaharaan &. Seperti: Kantor Dinas, Badan, Sekretariat dan Inspektorat B Peralatan dan Mesin Alat Angkutan Darat Bermotor, Alatkeuangan daerah. daerah, baik yang dimiliki maupun yang . Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur. Nilai komersial (commercial value) atau 3. Aras Aira : Peran Manajemen Aset Dalam Pembangunan Daerah 25 B. 2. pengelolaaan aset daerah harus didukung oleh keakratan nilai dan jumlah barang agar dalam penggunaanya optimal dan membantu dalam penyusunan neraca keunagan Pemerintah Daerah. Sepucuk surat dari Italia terkait covid-19 , belajar dari pengalaman negara lain. Aset Daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai; 4. Pengelolaan aset daerah bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Pemanfaatan Aset Daerah Kabupaten XYZ Studi XYZ Plaza Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. 10. Untuk menunjang tata kelola yang baik, pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan dengan baik mulai pada saat perencanaan dan penganggaran didasari pedoman peraturan didasari sesuai. co. Dengan melakukan perencanaan kebutuhan aset, pemerintah daerah akan memperoleh gambaran dan pedoman terkait kebutuhan aset bagi pemerintah daerah.